Selamat datang di
e-Verifikasi
RKA-SKPD & PPKD
Mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui proses verifikasi yang terdigitalisasi, kolaboratif dan terintegrasi.
Tentang Etika
Evaluasi Terstruktur Integritas Keuangan & Akuntabilitas
e-Verifikasi RKA-SKPD adalah proses penelaahan dan pengujian dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah secara Online untuk memastikan kesesuaian dan keabsahan informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut.
RKA-SKPD/PPKD berisi rencana pendapatan, rencana belanja dan rencana pembiayaan yang merupakan dasar penyusunan APBD.
- Proses verifikasi ini dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah dan melibatkan perbandingan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya.
- Tujuan dari verifikasi ini adalah untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah.
Dengan demikian, e-Verifikasi RKA-SKPD/PPKD sangat penting untuk memastikan bahwa rencana kerja dan anggaran yang disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Alur Verifikasi Secara Singkat:
- 1 SKPD mengajukan RKA & melampirkan dokumen.
- 2 Bidang Anggaran verifikasi kelengkapan dokumen.
- 3 Unsur TAPD memberikan catatan & evaluasi.
- 4 Berita Acara Hasil Verifikasi diterbitkan.
Fitur Utama
Manfaat yang langsung terasa bagi SKPD, verifikator, dan pimpinan.
Lebih Cepat, Lebih Terkendali
Kurangi bolak‑balik dokumen. Semua proses tersusun rapi sehingga pengajuan, koreksi, dan persetujuan berjalan singkat dan terukur.
Satu Sumber Kebenaran
Data dan dokumen tersentral—tidak ada versi ganda. Semua pihak melihat informasi yang sama, kapan pun dibutuhkan.
Kolaborasi Terarah
Catatan dan tindak lanjut terhubung langsung ke dokumen terkait sehingga tim bisa fokus pada hal yang penting.
Transparan & Akuntabel
Jejak aktivitas terekam otomatis. Setiap perubahan mudah ditelusuri untuk audit maupun evaluasi kinerja.
Patuh Regulasi Tanpa Ribet
Persyaratan dokumen dan aturan main diterapkan konsisten, membantu memastikan kepatuhan sejak awal.
Insight untuk Pengambilan Keputusan
Status real‑time dan ringkasan progres memudahkan pimpinan memantau dan menetapkan prioritas.
Dasar Peraturan
Transparansi adalah kunci. Berdasarkan peraturan yang berlaku, aplikasi ini dijalankan untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas.
-
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan negara secara umum.
Klik pada setiap judul untuk membuka/mengunduh dokumen.